Opini adalah sebuah tulisan
dimana penulis memberikan atau menyampaikan sebuah pendapat, ide, gagasan
mengenai suatu masalah atau peristiwa. Meskipun dalam menyampaikan sebuah opini
itu memberikan sebuah informasi, data dan sudut pandang namun dalam menyampaikan
sebuah opini tidak boleh menghilangkan fakta-fakta yang sudah ada.
Menteri
Susi Pudjiastuti Merokok Usai Pengenalan Nama-Nama Mentri Jokowi JK
“Stop dong, biar aku
bisa selesaikan rokok ini sampai habis” ujar Menteri Susi kepada wartawan televisi pada hari minggu (26/10) di kompleks Istana
Kepresidenan.
Menurut pendapat saya mengenai
kontroversi Mentri Susi Pudjiastuti
Merokok Usai Pengenalan Nama-Nama
Mentri Jokowi JK yaitu, sebenarnya sudah
jelas banyak larangan untuk merokok, namun
masih banyak orang-orang yang tidak memperdulikan kesehatannya apalagi kesehatan
orang lain yang menghirup asap rokok tersebut. Mungkin bagi seorang laki-laki
merokok merupakan hal yang biasa dan bukan hal yang baru lagi kalau ada kaum
wanita yang merokok juga. Kali ini sangat disayangkan, seorang menteri perempuan
yang belum lama ini telah dipilih dan dilantik menjadi mentri Kelautan dan Perikanan yaitu Susi Pudjiastuti kedapatan sedang merokok di area Istana
Kepresidenan. Kejadian ini menuai banyak perbincangan dari masyarakat. Perbincangan
tersebut ada yang pro dan kontra. Kalau saya termasuk yang kontra. Karena hal
tersebut bisa menjadi contoh yang tidak baik. Meskipun Menteri Susi memiliki kinerja
yang bagus tetapi memiliki kebiasaan merokok, masyarakat juga akan memiliki
pandangan kurang baik dan kurang respect terhadap beliau. Ya, mungkin kebiasaan merokoknya
adalah hak pribadi seorang Menteri Susi, seharusnya
Mentri Susi tidak membawa kebiasaanya
merokoknya ke tempat penting seperti area Istana Kepresidenan. Kalau seorang Menteri dengan terang-terangan merokok, lalu
bagaimana nasib anak bangsa yang melihat hal tersebut? Mungkin nanti ada anak bangsa yang mengatakan, kenapa kita
tidak boleh merokok? Menteri kita saja terang-terangan merokok. Pemerintah dan
kabinet kerja harus bisa memberikan batasan-batasan, larangan dan aturan yang
jelas. Kabinet kerja juga harus mampu mengatasnamakan perlindungan anak
disetiap kebijakan yang ada dan menjadi figure yang ramah dan baik terhadap
anak-anak bangsa. Prilaku seorang menteri dapat menjadi cerminan untuk
masyarakatnya. Jadi, seorang menteri harus bisa memberikan contoh yang benar dan juga bisa menjadi panutan yang baik bagi
seluruh masyarakat Indonesia.